Putusan PKPU Apartemen Green Pramuka City disetujui 98% Suara Kreditur
putusan pkpu green pramuka

Hasil Homologasi PKPU Apartemen Green Pramuka City yang disetujui Pengadilan

Rabu 19 agustus 2020 Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan pengesahan homologasi perkara PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) antara Pengembang PT Duta Paramindo sejahtera dengan 2 kreditur Penggugat.

Setelah heboh dengan Putusan Pengadilan Niaga No 110/PKPU/2020PN.NIAGA.JKT.PST, Para pemilik Green Pramuka City disuruh mengumpulkan berkas dan melaporkan unit pemebelian dari Pengembang. Putusan PKPU tersebut bukan menyangkut utang uang material, melainkan mengenai belum terlaksananya penyerahan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun atau Strata Title.

Baca Juga: Penjelasan dan masalah sebenarnya

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, penerbitan Sertifikat Apartemen harus melalui Pertelaan, terkait dengan pihak ketiga antara lain Pemprov DKI Jakartadan BPN.

pada 27 Juli 2020 PT DPS atau Duta Paramindo Sejahtera telah menyerahkan Proposal perdamaian kepada sejumlah kreditur maupun kuasa hukum Penggugat. Pengembang berkomitmen untuk memenuhi kewajiban dalam mengurus sertifikat, dan berusaha semaksimal mungkin supaya bisa melakukan proses pemecahan sertifikat.

Sebelum rapat pembahasan ini dilakukan roadshow pertemuan dengan para Debitur, Bank rekanan Developer, Para kuasa Hukum Kreditur dan Kreditur mandiri yang secara terpisah.

Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Voting yang hasilnya adalah 98% kreditur Menyetujui proposal perdamaian yang diajukan Pengembang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2020.

Kuasa Hukum PT. DPS Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, SH,MH menyatakan: ” Saya menyambut baik dan mengapresiasi putusan yang diambil majelis Hakim yang mengesahkan homologasi antara PT.DPS sebagai pengembang green pramuka city dengan para kreditur sesuai skema propossal perdamaian.

Pengesahan Homologasi ini berarti Debitur harus menjalankan apa yang disampaikan pengurus di Hadapan kreditur di Persidangan. Setelah melalu proses diskusi dengan para Kreditur, PT DPS menyanggupi untuk pemecahan Sertifikat selambat-lambatnya akan dimulai pada tahun ke-7 secara bertahap.

Ibu Lusida Sinag. Public Relations Green Pramuka City

Pengurus PKPU yaitu Agus Dwiwarsono, SH., M.H.,menjelaskan: ” Homologasi punya nilai strategis serta jaminan tidak ada masalah hukum bagi PT. Duta Paramindo Sejahtera. Putusan Homologasi ini justru memberikan kepastian hukum bagi calon pembeli, yaitu kepastian mendapatkan sertifikat dan berinvestasi“.

Baca juga : Pertanyaan seputar Green Pramuka City

Ibu Lusida Sinaga Head Public Relations mengucapkan terimakasi kepada seluruh pihak sehingga proses berjalan dengan baik dan mengharapkan dukungan dan kerjasama dari para Kreditur untuk tercipta nya suasana yang kondusif, sehingga Pengembang dapat memenuhi tanggung jawab mengurus proses pemecahan sertifikat, menjadikan rasa aman dan nyaman para kreditur berinvestasi.

Apartemen Green Pramuka City akan selalu berkomitmen memberikan kenyamanan dan keamanan, selalu berupaya berbenah lebih baik melayani para Pemilik dalam lingkungan Apartemen. Semoga para Penghuni juga akan menjadi lebih selektif dalam mendapatkan informasi, tidak mudah terpancing akan opini yang dibuat oleh mungkin Oknum yang hanya mengganggu nilai Investasi di Green Pramuka City. Selama Proses PKPU ini operasional Pelayanan perusahaan tetap berjalan Seperti biasa.

Lihat: Analisa Gugatan PKPU

Keindahan itu di mulai dari warna-warni.
Seperti, Green Pramuka City

Tinggalkan Balasan