Green Pramuka City

Green Pramuka City kawasan hunian eksklusif, terletak di Lokasi yang merupakan pertemuan dari 3 wilayah (JAKARTA PUSAT, JAKARTA UTARA dan JAKARTA TIMUR) yang mengusung konsep “One Stop Living Enviroment” atau Kawasan hunian superblok yang terintegrasi . Green pramuka City menghadirkan konsep hunian terpadu dengan berbagai fasilitas, sarana, dan prasaranan yang diharapkan dapat menunjang kenyamanan penghuni Green Pramuka City

Banyak Hal yang belum kita pahami tentang Green Pramuka City, dan mudah-mudahan dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini yang sering saya dapatkan dari Konsumen di Apartemen Green Pramuka City bisa membantu dan bisa meyakinkan Anda menentukan pilihan beli unit Apartemen ;

Kawasan dan Hak Guna Bangunan

Pengertian kawasan adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang  berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perkehidupan dan penghidupan. Pemukiman yang jumlahnya lebih dari 10,000 rumah, sesuai peraturan perundang-undangan masuk dalam skala Kategori Kawasan pemukiman

Proyek Rumah Susun Milik ” Green Pramuka City” adalah suatu kawasan yang akan dibangun lebih dari 10 Tower dengan lebih dari 10.000 unit hunian beserta fasilitas penunjang di atas satu hamparan tanah seluas 12,9 ha.

 

Baca Juga : Opini Masalah Green Pramuka City

Tanya Jawab seputar PPJB

Jawab :

Sertifikat yang akan dimiliki oleh pembeli Rumah Susun di Green Pramuka City adalah Sertifikat Hak milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) dengan alas hak yaitu HAK GUNA BANGUNAN (HGB)

Jawab:

Bahwa tanah yang dibangun adalah tanah HPL milik PT. Angkasa Pura I (AP I) dan PT. Duta Paramindo Sejahtera telah diberikan HAK atas tanah yaitu HGB.

Jawab:

Proses penerbitan sertifikat baru dapat dilakukan setelah kewajiban Developer untuk membangun kawasan Green Pramuka City selesai seluruhnya sesuai perijinan yang telah didapat oleh Developer.

Jawab:

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undagan HGB berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun setelah mendapatkan rekomendasi AP I selama peruntukannya tidak berubah.

Jawab;

DAPAT. Sertifikat diberikan dan diperpanjang selama peruntukan tidak berubah sesuai dengan peruntukan dalam Rencana Tata Ruang wilayah.

Jawab :

Dikenakan biaya rekomendasi besarnya belum dapat diketahui saat ini, namun mengikuti rancangan peraturan pemerintah yang sedang dibuat, tidak sampai 5% (lima persen) dari NJOP yang berlaku pada waktu perpanjangan.

Jawab :

Surat Pemesanan, Kwitansi, Perjanjian Peningkatan Mutu dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

Jawab:

Unit yang sudah ready stock bisa digunakan jika uang muka (DP) sudah dibayar 20% (Dua Puluh Persen) lunas atau sesuai program yang dijalankan dan dengan menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai.

Jawab:

Membayar Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) pertama selama 1 tahun dimuka danuntuk selanjutnya mekanisme pembayaran IPL dilakukan sesuai dengan Peraturan badan Pengelola, wajib membayar PBB, membayar pemakaian Listrik dan Air, membayar biaya parkir (bila ada), dan mematuhi ketentuan dalam House Rules yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola.

Jawab :

Tidak, Sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 27 Tahun 2009 Developer hanya menyediakan parkir dengan ketentuan 10 unit Rumah Susun menyediakan 1 (satu) Lot parkir Mobil dan 5 (lima) Lot parkir motor.

Jawab:

Pemilik dapat mengalihkan unit kepada pihak lain melalui Developer dengan ketentuan menyerahkan dokumen-dokumen administrasi, membayar pajak pengalihan dan membayar biaya pengalihan.

Jawab:

Pembali dapat menjaminkan Unit Rumah Susunnya dengan Bank-bank yang bekerjasama dengan Developer dengan tunduk pada ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank.

Jawab :

AJB dapat dilaksanakan setelah Sertifikat Induk dipecah menjadi SHMSRS (Strata Title) per unit, dan pemecahan SHMSRS dapat dilaksanakan setelah seluruh pembangunan kawasan Green Pramuka City telah selesai dibangun seluruhnya sesuai dengan Perizinan.