Masalah dan problematika Apartemen green pramuka

Apartemen Green Pramuka dan segala permasalahan yang ada

 Supaya tidak banyak kekeliruan tentang arti dari sebuah Hunian Apartemen atau rumah susun begitu juga masalah green pramuka city.

Masalah Green Pramuka. Sangat banyak terdengar dan beredar tulisan tentang Problematika Rumah susun atau Apartemen ini atau ” Green Pramuka City Bermasalah“, terkadang info yang tidak berimbang akan keadaan sebenarnya.

Apakah Rumah Susun itu ?

Rumah susun adalah bangunan bertingkat yang sistem kepemilikannya terpisah antara kepemilikan pribadi dan kepemilikan bersama. Misalnya lobby atau koridor yang melekat dalam struktur.

Dari segi peruntukannya Rumah Susun terbagi menjadi :

  • Rumah susun hunian
  • Rumah susun non hunian dan
  • Rumah susun campuran.

Contoh Rumah susun non hunian adalah office building, mall. Dan kalau di luar negeri ada istilah “Apartment” yang artinya kepemilikan yang terpisah antara kepemilikan perseorangan (pribadi) dan kepemilikan bersama. Yang termasuk Rumah susun Campuran yaitu dalam suatu bangunan terdapat Office, Mall, Apartment maupun Hotel seperti Pacific Place. Karena ada kepemilikan bersama di dalam rumah susun tertentu dibutuhkan pengelolaan.

Pengelolaan ini dilakukan oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni maupun oleh Pelaku Pembangunan jika belum terbentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni yang definitif. Pengelolaan ini untuk mengurus misalnya perawatan lift, keamanan, kebersihan, dan sebagainya.. Namun didalam pengelolaan inilah yang biasanya menimbulkan beberapa konflik. Penyebabnya adalah karena adanya pertama perbedaan persepsi, kedua regulasinya mungkin belum lengkap sehingga masih banyak look hall yang membuka penafsiran yang berbeda. Dalam Rumah Susun ada yang dokumen legal yang namanya Pertelaan asal kata “tela” (jawa) yang artinya pisah. Jadi, Akta pemisahan adalah akta yang membuat batasan-batasan kepemilikan perseorangan dan kepemilikan bersama. Pertelaan ini sendiri dapat dibuat setelah bangunan itu jadi secara keseluruhan dalam hamparan tanah yang sama. Pertelaan sebagai dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun ( SHMSRS ).

Syarat terbitnya SHMSRS ini ada 2, yaitu :

  • Pertelaan
  • Sertifikat Layak Fungsi (SLF ).

Nah, biasanya pada tahap awal serah terima fisik dilakukan terlebih dahulu. Inilah yang biasa membuat perbedaan persepsi. Di dalam UU No. 20 Thn 2011 dikatakan pelaku pembangunan (Developer) wajib membentuk Perhimpunan Pemilik Penghuni satuan Rumah Susun ( P3SRS ) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak serah terima pertama. Biasanya terjadi perbedaan persepsi antara serah terima fisik atau serah terima yuridis. Kalau menurut narasumber adalah serah terima Yuridis ( Sertifikat ) .

Karena seseorang baru bisa dikatakan sebagai pemilik jika namanya sudah tercantum dalam SHMSRS . Kalau belum ada Sertifikat bisa dikatakan sebagai calon pemilik. Sehingga ideal dan seharusnya P3SRS dibuat setelah ada sertifikat, Pertelaan dan SLF. Karena didalam pertelaan-lah dicantumkan batas-batas yang jelas kepemilikan bersama yang nantinya menjadi tanggung jawab P3SRS. Kalaupun P3SRS belum dibentuk maka pelaku pembangunan wajib menjadi Perhimpunan sementara atau menjadi Pengelolah Sementara. Sebenarnya Pemilik dan penghuni tidak perlu khawatir kalau developer menjadi Perhimpunan atau Pengelolah Sementara. Karena selain memang amanah Undang-undang, Pelaku Pembangunan membuat pembukuan keuangan terpisah antara developer dan pengelolah.

 

Baca Juga : Bagaimana Penghitungan pajak atau PBB Apartemen Green Pramuka City?

Disisi lain, developer ini mempunyai 3 status sekalius dalam waktu bersamaan ,

yaitu :

  1. Sebagai Pelaku pembangunan
  2. Sebagai Perhimpunan Sementara dan
  3. Sebagai Pemilik sarusun yang belum terjual.

Apakah sudah ada regulasi yang memadai untuk mengatur hal-hal tersebut ?

Menurut sumber, Regulasi yang ada belum memadai. dalam UU No. 20 Thn 2011 mengatakan bahwa peraturan pelaksana wajib dibuat paling lambat satu tahun setelah diundangkanya UU No. 20/2011. Tapi kenyataan sampai sekarang belum ada peraturan pelaksana yang dimaksud. Artinya banyak pasal-pasal dalam UU No.20/2011 yang masih multitafsir.

Selama ini banyak Developer yang selalu dipersalahkan dalam melaksanakan UU No. 20/2011. Bagaimana hal ini menurut pandangan narasumber ?

Seringkali orang beranggapan kalau dikelolah oleh Developer pasti jelek dan korup tapi kalau dikelolah pemilik/penghuni baru bagus. Menurut narasumber tidak selamanya demikian. Dibeberapa apartemen yang dikelolah oleh penghuni juga tetap korup dan jelek karena ketidaktahuan dalam pengelolaan gedung dan tidak jarang ” membawa kabur ” uang service charge sampai milyaran Rupiah. Bahkan dalam menentukan pekerjaan Outsource pun terkesan nepotisme. Yang penting sekarang dalam pengelolaan ini adalah bagaimana membuat aturan agar hal itu tidak terjadi, bukan tentang siapa pengurusnya. Sebagai pemilik bagaimana property ini tetap terjaga nilai investasinya. Dan Pemerintahpun harus turun tangan dan ikut menjaga. Pemerintah daerah sebagai pembina P3SRS sedangkan Pemerintah Pusat sebagai pembuat regulasi.

“Hal tentang pengelolahan dan ketentuan biaya ada tertuang dalam UU No.20/2011 pasal 57”

Dari sisi pengelolaan, Permasalahan apa yang sering dihadapi oleh pengelolah Rumah Susun ?

Yang ingin dilakukan dan diinginkan masyarakat untuk tinggal di Rumah Susun, yaitu:

Aman
Nyaman
Nilai investasi terus naik.

Keamanan dan kenyaman tersebut tentunya dijaga dengan baik oleh badan pengelolah dimana dana tersebut ditentukan sesuai kebutuhan kepengelolaan seperti Building Maintance, SDM / Outsourcing, Elektrikal, Asuransi dan Landscape. Kalau dana ini terbatas, maka mungkin gedung tersebut tidak bisa memberikan suasana yang diinginkan seperti kenyamanan. Sebenarnya IPL ini dinikmati oleh para penghuni itu sendiri dan bukan oleh badan pengelola. Sebetulya besar kecil IPL ini bisa dipertanggungjawbkan oleh Pengelola. Seperti untuk biaya Publik area yang dikelola oleh Badan pengelola agar aman dan nyaman dan memiliki nilai tambah jika pemilik ingin menjual kembali.

keluarga bahagia di apartemen pramuka

Apakah UU bisa berlaku adil terhadap kepentingan Pemilik dan Penghuni ?

Dalam praktik tidak cukup hanya UU. harus ada peraturan pemerintah dan menteri untuk mengatur secara operasional. Intinya bahwa developer sebagai penyelengara Pembangunan kalau sudah selesai maka berfungsi sebagai pengelolah sementara. Intinya agar ada kenyamanan tinggal di apartemen, narasumber menghimbau para penghuni untuk menghindari provokasi dari pihak tertentu karena akan merugikan para penghuni terutama nilai investasi dan kenyamanan yang hilang dan ini yang sangat merugikan penghuni. Supaya semua pihak dapat mengkomunikasikan permasalahan, beritikad baik dan berharap setiap masalah akan terselesaikan dengan baik. Masalah terjadi karena adanya aturan yang belum lengkap sehingga orang menafsir-nafsirkan . Dan narasumber menghimbau Pemerintah agar peraturan pelaksan harus diterbitkan dan para stakeholders merujuk kepada peraturan tersebut untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi. Dan menghimbau kepada masing-masing untuk tidak memaksakan kehendak.


Narasumber :
1.Erwin kalo (Praktisi Hukum Property)
2.Mualim Wijoyo (COO Inner City Management)
3.Ika Lestari (Kadis Perumahan dan Gedung Prov. DKI Jakarta)

"Apartemen Green Pramuka City memiliki Legalitas dan IMB jelas, bekerjasama dengan 6 Bank besar dalam proses KPA"

Spread the word

Silahkan Anda tinggalkan komentar atau masukan Ide

One thought on “Masalah dan problematika Apartemen green pramuka

Tinggalkan Balasan